News

Perbankan Syariah Butuh Insentif

07 April 2010

Sunday, 04 April 2010
PEMERINTAHdisarankan memberikan insentif bagi pengembangan industri perbankan syariah di dalam negeri.Diharapkan dengan insentif tersebut pertumbuhan perbankan syariah terus positif.

Penerapan kebijakan pembebasan PPN atas transaksi murabahah baru bersifat netralisasi sehingga belum akan cukup maksimal mendorong pengembangan industri tersebut. Pengamat ekonomi Syariah dari The Islamic Banking and Finance Institute (IBFI) Universitas Trisakti Muhammad Shodiq mengungkapkan, pemberian insentif akan lebih efektif mendorong pengembangan industri perbankan syariah nasional dibanding sekadar netralisasi pajak. ”Itu (netralisasi) sifatnya hanya penyamaan (dengan bank konvensional), tapi insentif lebih baik (dalam mendorong pertumbuhannya),”ujarnya. Memang, sebut Shodiq, netralisasi PPN atas transaksi murabahah memiliki dampak positif bagi perkembangan industri perbankan syariah.

Sebab dengan begitu,industri tidak lagi dibebani pajak ganda (double tax) yang memberatkan. Namun, ini baru bersifat penyetaraan saja dengan perbankan konvensional. Fasilitas insentif,sebutnya,bisa diberikan dalam bentuk fasilitas pembebasan perpajakan (tax holiday) dalam jangka waktu tertentu. Di negara-negara dengan perkembangan industri perbankan yang sangat pesat seperti Malaysia dan Dubai,fasilitas pembebasan pajak ini menjadi kunci utama. ”Di Dubai, fasilitas berlaku selama 50 tahun dan bisa diperpanjang 50 tahun lagi sehingga menjadi 100 tahun.

Malaysia meski lebih pendek, yakni selama 10 tahun, tapi juga bisa diperpanjang kembali selama 10 tahun. Jadi 20 tahun,”paparnya. Dilihat dari sisi infrastruktur peraturan saat ini,kebutuhan dukungan pengembangan industri perbankan syariah sudah cukup memadai. Mulai dari Undang-Undang Nomor 21/- 2008 tentang Perbankan Syariah hingga revisi Undang-Undang Nomor 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn- BM) yang menetralisasi soal PPN transaksi murabahahsyariah. ”Infrastrukturnya sudah cukup bagus dalam menarik minat kalangan investor.

Namun fasilitas lain yang lebih menarik, yakni insentif seperti pembebasan pajak,belum diberikan,” paparnya. Bila keberadaan infrastruktur ini dipadukan dengan pemberian insentif, Shodiq yakin, perkembangan market share industri perbankan syariah yang baru sebesar 2,7% bisa terdongkrak. Apalagi pasar nasabah juga masih belum banyak tersentuh oleh perbankan syariah yang sudah lebih dulu hadir hingga hari ini. Masalahnya, lanjutnya, industri sendiri harus membangun keterbukaan dan kepercayaan diri ketika hadir pemain-pemain baru di industri perbankan syariah domestik. Para bankir harus menjadikan mereka sebagai tantangan sekaligus dorongan untuk belajar lebih baik. ”Jangan sampai ada problem psikologis, di mana mentalitasnya takut bersaing dengan bankir-bankir asing.Anggap itu challenge dan benchmark untuk bagaimana kita harusnya bersikap,”sebutnya.

Tak diabaikan,Shodiq menambahkan, political good will pemerintah dalam mendorong pengembangan perbankan dan institusi-institusi keuangan syariah lain harus ditingkatkan. Ini bisa direalisasikan dengan kemauan untuk memberikan fasilitas dan dorongan bagi pengembangan industri tersebut. Desakan serupa disampaikan Direktur Utama PT Bank Bukopin Syariah Riyanto.Menurut Riyanto, industri perbankan syariah nasional berharap Bank Indonesia dan pemerintah bisa memberikan fasilitas insentif bagi pengembangan bisnis mereka. Riyanto mengusulkan, insentif bisa diberikan Bank Indonesia melalui pelonggaran aturan terkait perbankan syariah.Tanpa pemberian insentif, industri akan selalu kesulitan dalam merealisasikan perluasan pangsa pasar (market share) dari saat ini sekitar 2% atau Rp17 triliun menjadi 5% seperti ditargetkan Bank Indonesia.

Riyanto menuturkan, saat ini kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia bagi industri perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan pada perbankan konvensional. Akibatnya, secara komparatif industri perbankan syariah akan sulit mengejar peningkatan share-nya karena di saat yang sama industri perbankan konvensional juga terus melesat. ”Selama ini secara operasional perlakuan bank syariah dan bank konvensional sama saja,”paparnya. Menurut dia,salah satu intensif yang bisa diberikan pemerintah adalah penyesuaian tentang ketentuan besaran modal inti bank syariah dan perhitungan ATMR sebagai komponen pembagi dalam rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR).

Sekadar informasi, Bank Indonesia menetapkan ketentuan modal awal pendirian bank umum syariah sebesar Rp500 miliar.Meski masih lebih kecil dibanding modal awal pendirian bank konvensional yang minimal Rp1 triliun,namun ketentuan tersebut dinilainya perlu diperlonggar. Riyanto beralasan, penyesuaian bisa dilakukan mengingat kompleksitas masalah pada industri perbankan syariah dan konvensional relatif berbeda.”Apalagi industri ini masih kecil dan produknya masih sederhana,”tegasnya. Direktur Utama PT Bank Mega Syariah Benny Witjaksono mengatakan, pemberian insentif berupa pengurangan perpajakan bisa dilakukan pemerintah guna mendorong pengembangan perbankan syariah lokal.

Salah satunya bisa dilakukan pada pengurangan pajak deposito syariah,misalnya dari rata-rata saat ini 20% menjadi 10–15%.“Selain itu, kalau mendapatkan pinjaman dari bank syariah, pajak corporate nasabah/perusahaannya dikurangi. Itu baru insentif,” paparnya. Menurut Benny, penerapan ketentuan perpajakan atas transaksi murabahah sesuai revisi UU Nomor 42/2009 tentang PPN dan PPnBM belum merupakan insentif melainkan netralisasi. (zaenal muttaqin)

---